Nobel Ibu Lin dan Sesat Pikir Kebijakan Publik

Oleh Sonny

PENGANTAR: Hadiah Nobel Ilmu Ekonomi tahun 2009 dianugerahkan antara lain kepada Elinor Ostrom. Secara perspektif dan metodologi, Ostrom berangkat dari anggapan bahwa preferensi manusia adalah beragam dan tergantung konteks interaksi sosial. Hal-hal mana berbeda dengan anggapan teori ilmu ekonomi tradisional (neoklasik) yang, andaikata diterjemahkan sebagai kebijakan publik, dapat menyesatkan.

Lebih baik mana, nasionalisasi atau privatisasi? Nobel Ekonomi 2009 diberikan pada ilmuwan sosial yang menunjukkan bahwa pertanyaan semacam ini dapat menyesatkan. Atas sumbangsihnya dalam memahami seluk-beluk kelembagaan ekonomi, Elinor Ostrom - bersama Oliver Williamson - mendapat penghargaan tertinggi dalam ilmu ekonomi tersebut.

Sekian lama mahasiswa fakultas ekonomi diajarkan dua anggapan yang lumayan keliru Pertama, manusia selalu merujuk dirinya sendiri ketika mengambil keputusan, dan oleh karena itu dorongan perilaku manusia adalah tunggal: hanya self-interest. Bertindak di luar itu, manusia dianggap tak rasional. Perilaku tersebut juga dianggap stabil alias tidak berubah-ubah. Entah di lantai Bursa Efek Jakarta atau di hamparan kota Padang yang luluh lantak dihajar gempa, orang senantiasa hanya berpikir, apa untung bagi dirinya sendiri tatkala memilih dan mengambil keputusan.

Anggapan kedua adalah mekanisme pasar selalu efisien. Dan kalaupun ia tak efisien, upaya apapun yang diambil mestilah mengarah pada pencapaian efisiensi pasar. Pencabutan subsidi BBM beberapa waktu berselang atau pemberian BLT secara terbatas – tapi tidak untuk subsidi bagi penyebab lumpur Lapindo atau subsidi bagi pemilik Bank Century – berangkat dari anggapan seperti ini.

Ostrom, perempuan pertama dalam sejarah penerima Nobel Ekonomi itu, menengarai bahwa anggapan serupa itu tidak mewakili gambaran manusia dan tidak mencerminkan perekonomian dengan akurat. Sebagian besar kajiannya menyorot persoalan lingkungan – di mana kegagalan pasar tampak lebih nyata. Argumentasi Lin, begitu perempuan ramah ini akrab dipanggil kolega dan mahasiswa, bersandar pada riset dan eksperimen lapangan. Analisa kelembagaan yang ia bangun lekat dengan pendekatan behavioral economics dan experimental economics.

Awalnya ia amati petani di Nepal dan Swiss, atau nelayan di Turki dan Filipina, kemudian ribuan kasus di seluruh dunia. Tak seperti taksiran ekonom neoklasik, nelayan dan petani rupanya tidak senantiasa berhitung untung-rugi yang lazim dilakukan manusia “rasional”. Di sana, mereka juga bertukarpendapat dan bekerjasama demi kemaslahatan bersama. Mereka saling menjunjung norma yang disepakati bersama. Orang tidak selamanya bersaing, lalu mengeruk sumberdaya air, tanah, hutan atau laut sampai ludes.

Mengapa demikian? Temuan-temuan menarik ini membawa kita pada hal provokatif yang lain. Pada sebuah mekanisme yang kerapkali disebut penadbiran mandiri atau self-governing. Dengan caranya sendiri, interaksi sosial memungkinkan warga mengatasi problematika masyarakat dalam pembagian sumberdaya. Komunitas menyeruak menjadi aktor lain yang cukup penting. Selama ini, kebijakan-kebijakan publik dibangun di atas poros dua aktor: negara dan pasar. Padahal tidak jarang kedua aktor ini adalah bagian dari persoalan, bukan jalan keluar. Pertanyaan privatisasi atau nasionalisasi di atas adalah ikutan tak terhindar dari bangun-pikir demikian.

Andaikan dua skenario berikut. Komunitas nelayan Lamalera di pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah berburu ikan paus berabad lamanya. Tradisi ini dibangun di atas mekanisme kerjasama dan kelola mandiri. Untuk kebutuhan sehari-hari (subsisten) dan bukan mengeruk untung, tingkat tangkapan nelayan secara umum tidak melampaui kapasitas berkelanjutan dari pasokan ikan paus. Negara, yang disokong LSM lingkungan, kemudian campur tangan dengan misalnya mengenakan kuota tangkapan. Dinamika baru yang muncul di komunitas tersebut mungkin malah memicu setiap nelayan menangkap melebihi pasokan.

Skenario lain barangkali komunitas suku anak dalam di relung hutan Borneo. Kendatipun mereka miskin, hutan adalah hidup sekaligus kehidupan bagi mereka. Secara sukarela komunitas ini melakukan konservasi hutan. Lantas datang ekonom kacamata kuda, memberi petunjuk betapa pentingnya privatisasi konservasi hutan demi paru-paru dunia dan perubahan iklim global. Supaya tidak menebang pohon atau merusak hutan, komunitas tetangga dikasih uang. Tanah mereka disertifikasi, agar serapan CO2 mudah ditakar untuk kompensasi uang. Melihat tetangganya itu, komunitas suku anak dalam yang sejauh ini bekerjasama dengan sukarela menjaga hutan, pelan-pelan mulai berpikir “rasional”, laiknya seorang saudagar. Konservasi sukarela mereka tinggalkan. Kerjasama sosial runtuh.

Contoh lebih nyata mungkin adalah pengelolaan PDAM. Wacana yang berkembang luas, privatisasi perusahaan daerah oleh swasta mutlak gara-gara ketidakbecusan negara mengurus penyediaan air minum dan air bersih. Di antara jepitan privatisasi versus nasionalisasi ini, jarang kita dengar gagasan sosial baru yang inovatif, bahwa komunitas konsumen, komunitas penyelia air, atau serikat pekerja PDAM, punya potensi sebagai alternatif. Potensi sebagai aktor ketiga yang mampu mengelola pengadaan air secara demokratis, partisipatoris, dan efisien.

Apabila benar, Hadiah Nobel kali ini telah dianugerahkan pada sosok yang berusaha menjawab satu dari sekian soal paling penting tentang kebijakan publik. Soal yang tanpa disadari selama ini kadung didekati secara ideologis. Bukan dengan kebijaksanaan ilmu pengetahuan.***

Tulisan ini dapat juga dibaca di Jakartabeat.net